Calhaj Bosnia Jalan Kaki Ke Mekkah

Kairo, 22/10 (ANTARA) - Calon haji Bosnia jalan kaki menempuh jarak 6.000 kilometer hingga mencapai kota suci Mekkah, Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam ke-5 itu.
Pria Bosnia bernama Stad Hadzish yang berusia 47 tahun telah tiba di Mekkah dengan jalan kaki dari negaranya, kantor berita Arab Saudi, SPA melaporkan, Senin.
Disebutkan, calon haji (calhaj) tersebut dalam kondisi sehat wal afiat setelah menempuh sekitar 6.000 km dari desa asalnya di wilayah Bosnia utara.
"Saya mulai meninggalkan rumah di kampung halaman saya sejak Juni silam dengan niat yang teguh untuk menunaikan ibadah haji," kata Stad Hadzish.
Alasan naik haji lewat jalan kaki itu dilakukannya karena tidak mampu biaya.
"Saya melakukan ini karena nekat saja. Sejak dulu saya berniat beribadah haji, tapi tidak mampu biaya bila perjalanan normal seperti jamaah calon haji yang biasanya naik pesawat," katanya.
Selama dalam perjalanan itu, Stad mengaku hanya membekali dirinya dengan uang tunai sebesar 200 euro.
Hingga mencapai Arab Saudi, Tad menempuh jalan berliku melewati enam negara.
Stad telah berganung dengan sekitar dua juta calon haji dari berbagai pelosok dunia untuk menapak tilas perjalanan suci Nabi Ibrahim tersebut.

Share:

Read More

Delapan Calhaj Plus Gresik Desak Pengembalian Bpih

Gresik, 22/10 (ANTARA) - Delapan calon haji jalur khusus (ONH Plus) asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mendesak salah satu biro perjalanan haji PT Cahaya Pilihan mengembalikan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang masing-masing sebesar Rp75 juta.
Desakan itu disampaikan Nurul Hakim, salah satu keluarga calon haji plus dari pasangan M Sairi Turin Sapuan (58) dan Siti Rukiyah Kasriman Katiya (54), warga Dusun Sidorejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dengan mendatangi Balai Wartawan setempat, Senin.
"Dua mertua saya itu mendaftar lewat KH Latif yang menjadi agen biro perjalanan haji PT Cahaya Pilihan pada Februari 2010 dan menyetor uang masing-masing sebesar Rp75 juta, serta dijanjikan berangkat pada musim haji 2012, tepatnya 19 Oktober lalu," kata Nurul.
Namun, kenyataanya tidak jadi berangkat, padahal sudah mendapat perlengkapan haji dari biro bersangkutan di antaranya tas dan sejumlah berkas pemberangkatan serta bukti pembayaran dari Bank Bukopin.
Nurul mengaku, dirinya telah mengecek data mertuanya itu di sistem informasi komputerisasi haji terpadu (Siskohat) Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) di Sukolilo, Surabaya.
"Dalam sistem itu data mertua saya telah terdaftar dengan nomor 309008625 dan nomor 30901165. Namun kok tidak bisa berangkat. Ini ada apa, jangan-jangan ditipu, karena itu kami minta uang BPIH dikembalikan," katanya kepada wartawan.
Nurul mengaku, ada juga enam calon haji plus lainnya dari Dusun Ngablak, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik yang mendaftar bersama mertuanya, dan dijanjikan berangkat tahun ini namun gagal.
Menanggapi hal itu, agen biro perjalanan haji PT Cahaya Pilihan, KH Latif ketika dikonfirmasi mengakui jika telah terjadi masalah, yakni adanya pengetatan calon haji jalur khusus oleh Kedutaan Indonesia di Jeddah.
"Kami belum bisa memberi informasi pada jamaah yang mendaftar, dan itu bukan gagal berangkat, melainkan kami tunda karena adanya aturan pengetatan untuk calon haji plus," katanya kepada wartawan.
Dikatakannya, untuk calon haji yang sudah terlanjur daftar akan masuk daftar tunggu haji jalur plus dengan masa tunggu 3-4 tahun.
"Kami berjanji untuk calon haji jalur plus yang sudah menyetorkan uang akan mendapatkan umroh pada April 2013 secara gratis, dan kalau mereka minta dikembalikan akan kami kembalikan secepatnya," katanya.

Share:

Read More

Polisi Mojokerto Periksa Tujuh Saksi Calhaj Gagal

Mojokerto, 22/10 (ANTARA) - Petugas Kepolisian Resor Mojokerto memeriksa tujuh orang saksi terkait dengan gagalnya puluhan orang calon haji (calhaj) yang gagal berangkat karena menggunakan kelengkapan administrasi dengan memalsukan data milik orang lain.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sidoarjo, Ajun Komisaris Polisi, I Gede Suartika, di Mojokerto, Senin, mengatakan, tujuh orang yang diperiksa tersebut sebagai saksi dalam kasus dugaan pemalsuan data calhaj.
"Rencananya, sekarang (22/10) ada 16 orang yang diperiksa terkait dengan gagal berangkat calon haji tersebut, tetapi hanya ada tujuh orang yang hadir dan dimintai keterangannya," ujarnya.
Ia mengemukakan, untuk pemeriksaan para saksi tersebut direncanakan selama dua hari yakni Senin (22/10) dan Selasa (23/10)), kemudian akan berkelanjutan dengan saksi-saksi dari kelompok lain.
"Pada hari selanjutnya, kami akan memeriksa saksi lainnya seperti kelompok bimbingan ibadah haji dan juga petugas imigrasi yang diduga terlibat dalam kasus ini," katanya.
Ia mengatakan, pemeriksaan ini untuk menulusuri praktik dugaan pemalsuan data yang dialami oleh 36 calon haji asal Mojokerto yang mayoritas tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 44 dan sebagian kecil dari kloter lainnya.
"Pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara marathon dan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polres Mojokerto," katanya.
Ia mengakui jika saat ini memang banyak informasi yang menyebutkan kalau KBIH yang sedianya memberangkatkan puluhan calon haji tersebut mengakui telah membuat data tidak benar.
"Akan tetapi, informasi tersebut masih sebatas informasi luar dan sifatnya masih belum jelas. Tetapi, kami akan melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait dengan kasus ini," ucap dia.
Sebelumnya, sebanyak 36 orang calon haji gagal berangkat menyusul adanya perbedaan antara data dan foto pada paspor calon haji tersebut.

Share:

Read More

Daftar Tunggu Haji Di Tasikmalaya Hingga 2021

Tasikmalaya, 22/10 (ANTARA) - Daftar tunggu masyarakat Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk menunaikan ibadah haji memerlukan waktu lama hingga tahun 2021.
"Daftar tunggu ibadah haji di Kota Tasikmalaya ini tertinggi di Jawa Barat, karena menunggu sampai tahun 2021," kata Kepala Kantor Kementerian Agama, Kota Tasikmalaya, Ahmad Pathoni, Senin.
Tercatat calon haji yang sudah mendaftarkan diri, kata Ahmad, sebanyak 5.400 orang, bahkan akan terus bertambah karena setiap hari ada masyarakat yang daftar.
Panjangnya daftar tunggu haji, kata Ahmad, karena tidak diimbangi dengan jumlah kuota haji di Kota Tasikmalaya yang hanya 623 orang setiap tahunnya.
"Kuota pemberangkatan tidak ada kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pendaftar setiap harinya ada yang sampai 80 orang lebih," katanya.
Menurut dia, Kota Tasikmalaya yang memiliki 10 kecamatan merupakan daerah yang cukup tinggi minat masyarakat ingin menunaikan ibadah haji.
Kecamatan yang cukup banyak calon haji setiap tahunnya, kata Ahmad, adalah dari Kecamatan Kawalu yang mayoritas merupakan warga yang pertama kali berangkat haji.
"Calon haji asal Kota Tasikmalaya ini berdasarkan data calon haji yang pertama berangkat, tapi ada juga beberapa orang yang berhaji untuk kedua kalinya," katanya.
Ia mengatakan sudah berupaya mempercepat daftar tunggu haji dengan upaya mengajukan penambahan kuota haji kepada Kementerian Agama Pusat.
Namun, beberapa kali diajukan kuota untuk mencapai seribu orang, kata Ahmad, tetap saja kuota yang dikeluarkan setiap tahunnya tidak berubah.
"Kalau diberikan kuota seribu orang saja setiap tahunnya, mungkin daftar tunggu tidak akan sampai 2021, tapi kita di sini akan terus berupaya mengajukan tambahan kuota," katanya.

Share:

Read More

DPR Minta Perhatikan Katering Jemaah Saat Wukuf

Mekkah, 22/10 (ANTARA) - Tim pengawas haji DPR meminta Kementerian Agama agar memperhatian secara sungguh-sungguh kondisi higienis katering jemaah haji dalam prosesi ibadah di Arafah, Musdalifa dan Mina, agar jangan sampai jemaah haji menderita sakit perut terutama saat wukuf.
"Kami meminta agar PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) memperhatikan masalah katering, transportasi dan pemondokan di Arafah dan Mina," kata Wakil Ketua Delegasi/Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah Sja'roni dalam jumpa pers usai rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu dan Kadaker Mekkah Asyad Hidayat, di Mekkah, Senin.
Perencanaan pelaksanaan puncak ibadah haji saat wukuf perlu dicermati atas berbagai kemungkinan kejadian luar biasa baik kondisi kesehatan jemaah, tenda dan pelayanan katering serta transportasinya, kata Ida didampingi anggota rombongan DPR Gondo Radityo Gambiro dan Jazuli Juwaini Sabag.
Tim pengawas juga mekekomendasikan agar dalam rangka meningkatkan pelayanan pemondokan di Mekkah dipandang perlu segera merealisasikan langkah-langkah lebih lanjut untuk membangun gedung Perumahan/pemdondokan Jemaah haji Inonesia.
Terkait jemaah nonkuota, tim menyatakan agar diberikan perhatian serius atas adanya jemaah nonkuota dan mendorong Kemenag untuk memonitor serta mengantisipasinya agar keberadaan jemaah non kuota tidak mengganggu pelayanan jemaah kuota.
Tim pengawas juga berpendapat perlu adanya sanksi kepada pihak travel yang meberikan pelayanan tidak sesuai standar. Selain itu tim juga mendesak Kemenag agar melakukan pengawasan atas travel-travel haji agar menjadi lebih baik.
Tim juga menyesalkan atas adanya kasus jemaah yang batal berangkat. Selanjutnya tim pengawas mendesak agar kasus tersebut diproses secara hukum.

Share:

Read More

DPR: Dokter Spesialis Enggan Jadi Petugas Haji

Semarang, 22/10 (ANTARA) - Tidak ada satu pun dokter spesialis yang mendaftarkan diri sebagai petugas kesehatan haji 1433 Hijriah, kata anggota Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji 2012 dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Eva Kusuma Sundari.
"Kalau toh akhirnya ada beberapa dokter spesialis anestesi, ginjal, bedah, dan jantung yang berangkat, itu karena permintaan pribadi-pribadi dari para senior dokter atau eks pengajar mereka," kata Eva dari Mekkah kepada ANTARA di Semarang, Senin.
Namun, menurut anggota Komisi III DPR RI itu, keengganan para dokter spesialis itu bisa dipahami karena kontraprestasi yang disediakan Kementerian Agama (Kemenag) atas jasa layanan mereka amat tidak layak.
"Semua personel pendukung Kemenag dalam penyelenggaraan haji, mulai dari sopir, perawat, cleaning service, hingga dokter, termasuk yang spesialis, mendapat honor yang sama, yaitu Rp760 ribu/hari," katanya.
Dengan demikian, kata Eva, para dokter spesialis yang akan bertugas selama tiga bulan hanya akan mendapat honor kurang lebih Rp60 jutaan, atau jauh dari penghasilan mereka di Tanah Air yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
"Wajar jika akhirnya jumlah dokter spesialis di tim kesehatan haji amat sedikit, jauh dari yang dibutuhkan," katanya.
Meski demikian, lanjut dia, para dokter spesialis beserta para tenaga paramedis tetap memberikan pelayanan yang prima penuh dedikasi dan profesionalitas dalam situasi yang tidak nyaman tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu lantas mengusulkan agar DPR memberikan penghargaan resmi kepada mereka atas pelayanan yang lebih didorong pengabdian dan kesukarelawanan tersebut.
Untuk selanjutnya, Kemenag sepatutnya membuat kebijakan skala pemberian honor yang adil dan responsif terhadap faktor "opportunity loss" bagi para dokter spesialis.
Hal itu juga mengemuka dalam rapat koordinasi Timwas DPR untuk Penyelenggaran Haji 2012 pada Sabtu (20/10) malam (20/10) waktu setempat.
Pada kesempatan itu, Doktor Nizar Shihab P.D. menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keterlibatan para dokter spesialis yang akhirnya mau berpartisipasi dalam Tim Kesehatan Kemenag pada musim haji 2012.
Para dokter juga mengusulkan agar ada "screening" kesehatan yang lebih ketat oleh pemerintah daerah karena pasien-pasien yang berpenyakit berat, seperti tumor otak, gagal ginjal (sehingga harus menjalani cuci darah), pikun, depresi, bisa lolos, meski sejak kedatangan sudah tidak bisa menjalani ibadah sama sekali.
"'Screening' kesehatan yang lemah ini juga diduga menjadi penyebab banyaknya calon haji Indonesia yang meninggal dunia. Hingga Minggu (21/10) subuh, di Madinah tercatat 19 calhaj meninggal dunia, sedangkan di Mekkah ada 67 orang yang meninggal dunia," kata anggota Timwas Penyelenggaraan Haji 2012, Eva Kusuma Sundarinya.

Share:

Read More

Kemenag Diminta Tindak Penyelenggara Haji Salahi Aturan

Bandung, 22/10 (ANTARA) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) menindak tegas biro penyelenggara ibadah haji plus atau khusus yang menyalahi aturan seperti gagal memberangkatkan calon jamaah haji tahun 2012 di Provinsi Jawa Barat.
"Adanya 33 calon jamaah haji asal Jabar dan Banten yang gagal berangkat haji oleh penyelenggara ibadah haji plus menjadi pelajaran tersendiri. Saya berharap Kementerian Agama bisa menindak tegas kepada KBIH seperti itu ," kata Deden Darmansyah ketika dihubungi melalui telepon, Senin.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperolehnya kuota haji bagi calon jamaah haji yang berangkat melalui biro penyelenggara haji plus untuk Jabar sudah habis sejak tahun lalu.
"Karena setahu saya kuota untuk ONH plus itu terbatas. Bahkan setahu saya sampai tahun 2012 itu sudah habis untuk jabar. Malah untuk Indonesia juga sudah 'full' habis," kata dia.
Deden yang juga pernah melaksanakan ibadah haji tahun lalu, menilai penyelenggara haji di Indonesia masih carut-marut atau belum tertata maksimal seperti pelayanan transportasi dari Mekkah ke Arafah ke Mina dan sebaliknya.
"Tahun lalu, alhamdulillah saya melaksanakan ibadah haji dan memang penyelenggaranya masih jelek. Khususnya yang terkait dengan pelayanan transportasi," katanya.
Ketika ditanyakan apakah DPRD Jawa Barat akan memanggil biro penyelenggara haji plus terkait adanya calon jemaah haji yang gagal berangkat, Deden menyerahkan hal tersebut kepada Komisi E DPRD Jabar.
"Pemanggilan untuk penyelenggara haji plus itu ada di bawah koordinasi Komisi E," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 33 calon jemaah haji paket jemaah plus dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang rencananya akan diberangkatkan oleh PT Almas travel gagal diberangkatkan ke Tanah Suci.
Gagalnya keberangkatan para calon jemaah haji ini, usai terkatung-katung jadwal keberangkatannya selama tiga hari.
Pada mulanya calon jamaah haji diinformasikan akan diberangkatkan dari kantor travel PT Almas yang terletak di Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Kamis (18/10) tapi sehari sebelum keberangkatan pihak travel mengundurkan keberangkatan menjadi tanggal (19/10).
"Waktu itu kami terus mendesak pihak travel untuk memberikan kejelasan tentang pemberangkatan dan waktu ibadah haji. Pihak travel malah terus memberikan harapan, katanya tanggal 24 masih tetap bisa masuk Arab Saudi. Namun kami tidak yakin dan sudah memprediksi tidak akan berangkat. Nyatanya benar, Sabtu (20/10) malam pihak travel membatalkan keberangkatan kami," kata salah seorang calon jemaah haji asal Provinsi Banten, Jainudin.

Share:

Read More

13 Calon Haji Cedera Dalam Kebakaran Di Kota Suci Makkah

Makkah, Arab Saudi, 22/10 (ANTARA/Xinhua-OANA) - Sebanyak 13 calon haji menderita luka bakar ringan dan 179 orang lagi diselamatkan dalam kebakaran satu bangunan berlantai sembilan di Jalan Ibrahim Al Khalil di Makkah, demikian laporan Kantor Berita Arab Saudi (SPA), Ahad.
Api mulai berkobar pada pukul 19.09 waktu setempat, Ahad. Lima tim pemadam dan tiga tim pertolongan bergabung dalam upaya memadamkan si jago merah, katanya.
Kebakaran tersebut bisa dipadamkan beberapa jam kemudian, kata Juru Bicara Lembaga Pertahanan Sipil bagi Musim Haji Let-Kol Abdullah Al Arabi Al Harithi kepada kantor berita itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Senin pagi.
Ia menyatakan semua jamaah calon Haji dari India dan Bangladesh di gedung tersebut diungsikan. Ditambahkannya, penyebab kebakaran masih diselidiki.

Share:

Read More

Menag: Kriminalitas Dan Jemaah Nonkloter Masalah

Mekkah, 19/10 (ANTARA) - Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini pada umumnya lebih baik dibanding dengan pelaksanaannya tahun lalu, walaupun ada catatan yang perlu menjadi perhatian seperti masalah kriminalitas terhadap jemaah dan terkait jemaah nonkloter.
Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan di Mekkah, Jumat bahwa tolok ukurnya seperti ketepatan waktu penerbangan haji yang relatif semakin kurang keluhannya dan pelayanan terhadap jemaah haji yang juga menjadi lebih baik.
Namun di dalam negeri ada masalah penyelundupan pil KB, buku nikah palsu serta jemaah nonkloter di Medan dan Makassar , kata menteri setelah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pejabat haji di Mekkah.
Masalah kejahatan di perumahan telah diupayakan ada peningkatan kewaspadaan keamanan di pemondokan dan perjanjian penggantian secara resmi terhadap kerugian jemaah. Namun, terkait penjambretan, penipuan dan perampasan di jalanan, itu memang menjadi masalah karena jemaah Indonesia tergolong banyak sedangkan petugas keamanan jumlahnya terbatas, katanya.
"Dilematis, karena pelaku kejahatannya juga orang kita," kata Suryadharma sehubungan dengan adanya dugaan bahwa para pelaku kejahatan khususnya di sekitar Masjidil Haram adalah orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi dan sebagian telah habis izin tinggalnya.
Pencurian
Secara khusus terkait dengan dugaan adanya pelaku kejahatan yang adalah jemaah haji Indonesia yang melakukan pencurian terhadap jemaah lainnya, menteri mengatakan, "Sulit melakukan tindakan berupa melaporkannya ke polisi Arab Saudi karena dampaknya akan panjang dan nama negara kita juga yang terkena dampak".
Bila ingin diproses di dalam negeri, maka Indonesia perlu memiliki rumah tahanan di Arab Saudi.
"Bagaimana ini bisa terjadi karena ini kan negara orang dan kita lagi bertamu di sini", kata Menteri asal PPP tersebut.
Sedangkan terkait jemaah nonkloter, lanjutnya, Kedubes Arab Saudi di Jakarta akan diberi tahu agar tidak memberikan visa terhadap sejumlah orang yang tidak termasuk dalam kategori kuota.
"Masalahnya akan berentet, karena pondokan di Mina tidak tersedia bagi jemaah nonkloter dan kadang-kadang ada yang datang dan menempati pondokan jemaah reguler, termasuk mengambil jatah makannya. Kalau dilarang, kan mereka juga orang Indonesia dan ini urusannya lagi ibadah," kata Suryadharma.
Oleh sebab itu, katanya, kepada pemerintah Arab Saudi akan diberitahukan agar lebih selektif mengeluarkan visa bagi jemaah nonkloter yang rawan bermasalah tersebut.
"Kini fokus kita tertuju ke Armina (Arafah-Muzdalifah-Mina) yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji, semoga seluruh proses yang berjalan berlangsung baik," demikian Menteri Agama terkait proses wukup di Arafah, mabit di Muzdalifah dan lempar jumrah di Mina yang merupakan rukun haji mulai 25 Oktober 2012.
Indonesia tahun ini mendapat kuota 211.000 jemaah haji, 194.000 reguler dan 17.000 khusus. Tanggal 20 Oktober 2012 merupakan hari terakhir kedatangan jemaah haji di Arab Saudi. Kini 97 persen jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekkah.
Kiyai Haji Hasyim Muzadi yang menjabat sebagai Wakil Amirul Hajj direncanakan akan menyampaikan khotbah wukuf di Arafah. Sampai Jumat pagi 75 jemaah Indonesia telah meninggal di Arab Saudi, umumnya jemaah berusia lanjut.

Share:

Read More

Nasib Pahlawan Devisa Yang Butuh Perhatian Pemerintah

Tubuh kurusnya terduduk di kursi roda, tatapannya kosong. Kemeja berwarna krem dan celana panjang yang dikenakan terlihat lusuh, begitu juga dengan selendang yang menutup kepalanya.
Seorang petugas kepolisian yang mendorong kursi roda perempuan setengah baya itu mengatakan ia dititipkan teman yang sudah lebih dulu kembali ke kampung halaman.
Kata-kata yang meluncur dari bibirnya tidak begitu jelas, tapi perempuan itu mengaku berasal dari Madura tepatnya di Bangkalan.
Tidak ada identitas apa pun yang dimiliki, hanya kartu putih yang bertuliskan Rokiah Ahmadi yang didapat Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian Sosial dari tas jinjing berukuran sedang miliknya.
Linawati (53), perempuan asal Sumenep mengaku kondisi Rokiah Ahmadi sudah seperti itu sejak mereka bersama di penampungan TKI di Arab Saudi, bahkan lebih buruk karena tidak terurus dan kotor.
"Saya yang diminta membantu mengurusnya, mulai dari memberi makan sampai pulang ke Indonesia ini juga saya diminta dampingi," kata Linawati.
Namun Linawati mengaku tidak tahu pasti apa yang mengakibatkan kondisi Rokiah Ahmadi seperti itu, yang ia tahu Rokiah Ahmadi sudah 20 tahun di negeri timur tengah itu tanpa sanak keluarga.
Rokiah Ahmadi dan Linawati termasuk dalam rombongan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Arab Saudi karena izin tinggal mereka sudah berakhir (overstay). Mereka tiba di terminal 4 Selapajang, Tangerang, Banten pada Sabtu (20/10).
Sebanyak 2.221 orang WNI overstay dan TKI bermasalah dipulangkan ke Tanah Air dalam beberapa kloter sejak 17-20 Oktober 2012 oleh pemerintah dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah calon haji.
Sampai di tanah air, mereka dipulangkan oleh Kementerian Sosial ke daerah asal masing-masing dengan bus Damri maupun kapal laut.
Modus Umroh
Sebagian besar para TKI dan WNI yang dipulangkan tersebut menggunakan modus umroh untuk bisa menetap di Arab Saudi.
Seperti Linawati yang mengaku sudah berada di Jeddah sejak 2005, awalnya diajak untuk umroh setelah berpisah dari suami dan meninggalkan banyak utang di kampung.
"Ada teman yang mengajak berangkat ke Arab Saudi dengan meminta uang Rp1 juta, tapi saya tidak punya uang, terpaksa menjual gelang emas satu-satunya harta yang masih saya miliki," ujar Linawati.
Karena masalah ekonomi yang melilitnya dan harus membiayai sekolah ketiga anaknya, Linawati memutuskan untuk mencoba peruntungan di negeri orang dengan menjadi pembantu rumah tangga.
Beruntung Linawati mendapatkan majikan yang baik sehingga ia tidak mengalami kekerasan dan gajinya juga dibayar. Dari gaji yang didapatnya ia harus menyetorkan sebesar 150 riyal setiap bulan kepada teman yang mengajaknya ke luar negeri tersebut.
Perempuan bertubuh kurus itu mengaku tidak ingin lagi kembali bekerja di Arab Saudi dan memilih untuk tinggal bersama anaknya di Surabaya.
"Saya tidak mau lagi kesana, mudah-mudahan tujuh turunan saya tidak kesana untuk bekerja. Ngeri mendengar banyak yang disiksa disana, alhamdulillah saya tidak apa-apa karena mendapat majikan yang baik," tambah dia.
Namun tidak semua menjadikan umroh sebagai modus, ada yang secara resmi menjadi TKI melalui Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) seperti Supradi (43)yang berasal dari Malang.
Pria bertubuh gempal itu mengaku 12 tahun menjadi supir di negeri padang pasir tersebut. Perjalanan karirnya tidak selalu berjalan mulus, ia pernah melarikan diri dari majikan karena tidak digaji.
Ia juga mengaku selama lima tahun pernah bekerja tanpa identitas sejenis KTP dan SIM disana, beruntung majikan yang didapat setelahnya cukup baik bahkan memberikan uang 2.000 riyal saat akan pulang ke Indonesia.
Perhatian Pemerintah
Permasalahan TKI sejauh ini masih kompleks, mulai dari pengiriman yang bermasalah, TKI ilegal, yang disiksa majikan hingga luka bahkan cacat sampai ada yang meninggal dunia. Selain itu TKI yang bermasalah dengan hukum di negara tempat ia berkerja juga cukup banyak.
Konsekuensi yang mereka terima adalah berhadapan dengan pedang algojo pelaksana hukuman pancung seperti yang dialami Ruyati pada Juni 2011.
Ruyati binti Satubi dihukum pancung di Arab Saudi Sabtu 18 Juni 2011 karena mengaku bersalah telah membunuh seorang wanita Saudi.
Terkait permasalahan yang dihadapi TKI terutama di Arab Saudi, Supradi mengaku perhatian pemerintah sangat kurang.
"Kita hanya diminta bersabar, tidak ada tindakan lain yang lebih tegas dari pemerintah. Tidak seperti Filipina, kalau tenaga kerjanya bermasalah dengan majikan, pihak konjennya langsung datang bahkan kadang majikannya dipanggil," kata Supradi.
Sehingga menurut Supradi, tenaga kerja Filpina tidak banyak yang melarikan diri dari majikan. Permasalahan kaburnya pekerja dari majikan biasanya tidak lepas dari perlakuan kasar atau tidak digaji.
"Kalau bisa pihak Konjen disana kalau ada permasalahan mohon ditanggapi yang benar jangan hanya disuruh bersabar. Kalau kabur itu tidak enak sekali rasanya," tambah Supradi.
Supradi mengaku sudah cukup ia mengadu nasib ke negeri orang karena hidup cukup berat yang dirasakan dan harus jauh dari keluarga sudah dilakoninya selama 12 tahun.
"Saya mau berusaha di kampung saja, jual mie ayam atau apa saja," ujar bapak tiga anak tersebut.
Karena banyaknya WNI bermasalah itulah, setiap tahun pemerintah memulangkan mereka ke Indonesia, tapi karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan kemiskinan yang terus menggerogoti kejadian serupa terus berulang.
Pemadam Kebakaran
Munculnya berbagai permasalahan menyangkut TKI tersebut mengharuskan Kementerian Sosial menjadi semacam pemadam kebakaran, dimana ketika api sudah menghanguskan baru petugas pemadam muncul.
Kementerian Sosial menjadi pemadam kebakaran karena bertanggung jawab memulangkan mereka-mereka yang bermasalah.
Dari 2006 sampai 2011, Kementerian Sosial sudah memulangkan 185.083 orang WNI overstay dan TKI bermasalah dengan total anggaran Rp127 miliar.
Kementerian Sosial menganggarkan dana sebesar Rp9 miliar untuk memulangkan 11.000 TKI bermasalah setiap tahunnya.
Padahal seharusnya upaya-upaya preventif sudah dilakukan terutama sebelum TKI diberangkatkan misalnya dengan memberikan pelatihan yang tepat dan mempelajari tentang budaya di negara tempat TKI akan bekerja.
Di samping itu, tenaga kerja yang dikirimkan seharusnya adalah tenaga profesional dan berkeahlian tidak cukup hanya pembantu rumah tangga.
"Saya sepakat TKI yang menjadi pembantu rumah tangga tidak dikirim lagi tapi harus yang ahli seperti perawat atau pengasuh bayi," kata Mensos saat menyambut kedatangan WNI overstay dan TKI bermasalah dari Arab Saudi di terminal 4 Selapajang, Tangerang.
Mensos mengatakan, TKI yang inforomal seperti pembantu rumah tangga harus dihentikan pengirimannya karena selain devisa yang didapat kecil, harkat dan martabat bangsa juga hancur.
"Nanti Indonesia dikatakan negara pembantu rumah tangga, padahal kita bangsa yang besar harus berpikir untuk tetap menjaga harkat dan martabat," tambah Mensos.
Pemerintah daerah juga berperan penting dalam menyelesaikan masalah TKI, karena mereka di daerah yang mengirimkan warganya untuk bekerja di luar negeri sehingga bertanggung jawab memberikan ilmu serta pelatihan.
Balai Penampungan dan UEP
Selain memulangkan ke daerah asalnya, Kementerian Sosial membangun balai penampungan TKI di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau untuk menampung TKI yang dipulangkan dari Malaysia.
"Balai penampungan dibangun sebagai salah satu upaya untuk mengurangi traficking," kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Kementerian Sosial Akifah Elansary.
Menurut Akifah, selama ini TKI yang dipulangkan dari negeri jiran ditampung sementara di balai penampungan milik Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).
Saat di penampungan tersebut, menurut Akifah sangat rentan terjadinya trafficking (perdagangan orang). TKI yang ditampung dijual kembali ke Malaysia dengan nilai mencapai Rp8 juta per orang oleh oknum.
"Insya Allah mulai 2013 sarana dan prasaran mulai beroperasi sehingga pencegahan trafficking bisa dilakukan," kata Akifah.
Di samping itu, agar mereka tidak tergiur lagi kembali menjadi TKI, Kementerian Sosial memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi mantan TKI dengan syarat miskin sebesar masing-masing Rp3 juta.
Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya, usaha yang dilakukan dengan memulangkan dan memberikan bantuan usaha hanya sebagian kecil dari bentuk kewajiban itu, dibutuhkan keseriusan dan perhatian pemerintah agar TKI, si pahlawan devisa aman dan terjaga keselamatannya juga dihargai di negara orang.

Share:

Read More

Tiga Calhaj Banten Meninggal Dunia

Serang, 21/10 (ANTARA) -? Jumlah calon haji (calhaj) asal Provinsi Banten yang meninggal dunia di Mekkah sebanyak tiga orang, kata Kasi Sarana dan Perjalanan Haji Kanwil Kemenag Banten Huzaemi Abidin di Serang, Minggu.
Ia mengatakan, calon haji asal Provinsi Banten yang meninggal dunia bertambah satu orang, sehingga menjadi tiga orang, sebab sebelumnya dua calon haji satu dari Kota Serang dan satu orang asal Kabupaten Serang meninggal dunia.
"Total hingga hari ini calon haji asal Banten yang meninggal dunia di Mekkah menjadi tiga orang. Semuanya dimakamkan di syaraya Mekah," kata Huzaemi Abidin.
Ia mengatakan, terakhir calon haji Banten yang meninggal di Mekkah atas nama Amanudin bin Suheri umur 59 tahun, Warga Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Kloter 43.
Calon haji asal Kabupaten Tangerang tersebut meninggal dunia pada 18 Oktober 2012. Calon haji tersebut meninggal dunia di BPHI Mekah dan dimakamkan di Syaraya Mekkah.
?????Sebelumnya, dua calon haji asal Banten yang meninggal dunia yakni Desiharni Binti Alimarah (53), warga Taman Krakatau, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.
?????Calon haji yang tergabung dalam Kloter II Kota Cilegon tersebut meninggal di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPIH) Mekkah pada Rabu (10/10) pukul 21.OO waktu Mekkah. Calon haji tersebut meninggal dunia karena gangguan sistem syaraf.
Kemudian satu orang lagi meninggal dunia bernama Achmad Bastoni bin H Abas Naspin, warga Sukajadi Kagungan, Kota Serang, meninggal dunia di Mekkah pada Senin 15 Oktober 2012. Achmad Bastoni meninggal dunia akibat serangan jantung.
?????"Semua calon haji asal Provinsi Banten sebanyak 8.649 orang sudah berada di Mekkah," kata Huzaemi Abidin.

Share:

Read More

Kemenag Persilakan Swasta Bangun Pemondokan Di Makkah

Jeddah, 21/10 (ANTARA) - Kementeri Agama mempersilakan jika ada pihak swasta yang berminat bekerja sama dengan swasta di Arab Saudi untuk membangun pemondokan bagi jamaah haji Indonesia di Makkah.
"Pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk membangun pemondokan tersebut, di samping kita pernah ditegur Kerajaan Saudi tentang rencana tersebut," kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat di Jeddah, Minggu.
Bahrul Hayat menjelaskan, Kemenag dahulu pernah punya rencana berpartisipasi bangun pemondokan di sekitar Masjidil Harram dengan harapan setiap tahun tidak perlu lagi mencari-cari pemondokan untuk jamaah Indonesia.
Saat itu momentumnya digunakan seiring dengan rencana pemerintah Kerajaan Saudi yang memperluas Masjidil Harram dan meremajakan bangunan dan hotel di sekitarnya.
Ternyata rencana tersebut mendapat teguran dari Pemerintah Kerajaan Saudi di samping Pemerintah RI juga tidak memiliki uang untuk mendanainya.
"Kita juga membutuhkan 'payung hukum' untuk menggunakan dana dalam negeri untuk investasi di luar," kata Bahrul, sementara Dana Abadi Umat yang terkumpul dari kegiatan haji juga tidak mencukupi untuk membangun sekitar 300-400 pemondokan di Makkah.
Karena itu, dia mempersilakan jika ada sektor swasta di tanah air yang berminat atau mampu menembus ijin pembangunan bersama mitra swastanya di Saudi.
Bahrul menjelaskan hingga saat ini masalah perizinan menjadi kendala utama di samping kepemilikan modal untuk investasi membangun pemondokan.
"Izinnya hingga saat ini sulit keluar," katanya. Hal itu terkait dengan bisnis dan keberpihakan kerajaan pada orang lokal Saudi.
Dia memberi contoh, Pemerintah Indonesia berencana membeli rumah untuk kantor Tehnik Urusan Haji (TUH) di Jeddah hingga kini tidak diizinkan sementara masa kontrak kantor yang ada saat ini akan berakhir.
Sebelumnya, DPR mendorong pemerintah untuk turut membangun apartemen dengan pihak swasta di sekitar Masjidil Haram untuk mengatasi masalah pemondokan di setiap musim haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini di Jeddah, Sabtu, mengatakan jarak mungkin tidak menjadi kendala jika pemondokan tersebut dekat dengan monorel atau akses tranportasi lainnya.
Dijelaskannya bahwa mungkin Pemerintah RI sulit bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Saudi karena satu dan lain hal tetapi kerja sama bisa dijalin dengan swasta (perorangan) yang memiliki lahan di sekitar Masjidil Harram.

Share:

Read More

Pedangdut Tommy Ali Pilih Berhaji Ikut Pemerintah

Jeddah, 21/10 (ANTARA) - Pedangdut Tommy Ali memilih berhaji dengan menggunakan pelayanan dari pemerintah (reguler) dibandingkan penyelenggara ibadah haji khusus (dahulu ONH Plus).
Tommy yang ditemui sudah berihram dan sedang menanti naik bus dari Bandara King Abdul Azis Jeddah ke Makkah, Minggu dinihari, mengatakan awalnya dia bimbang untuk menentukan kapan berhaji.
"Sejumlah kawan mengatakan, Li (Ali), lu mau berhaji aja berhitungan dengan Allah dan memilih untuk lebih nyaman. Kenyataannya sekarang berhaji dengan pemerintah lebih nyaman dan murah," katanya didampingi teman yang tinggal di Jeddah, Ujang Ridwan.
Akhirnya, isteri penyanyi yang sudah menelurkan sejumlah album dangdut dan pop Melayu itu mendaftarkan Tommy beserta kedua orang tuanya ke Kementerian Agama.
"Isteri kita orangnya cepat ambil keputusan, kita orang laki masih asyik mikir sambil mendengar ocehan teman-teman," kata pria berkumis dan berjanggut itu.
Akhirnya, Tommy tiba di Jeddah bersama isteri dan kedua mertuanya ikut kelompok terbang JKG 50 dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia .
Dia merasa bersyukur bisa berhaji tahun ini. Dia mendaftar pada tahun 2009 sementara temannya yang mendaftar di PIHK belum juga berangkat.
"Ternyata di PIHK antri juga," kata Tomy.
Malam Minggu atau Minggudini hari waktu Indonesia barat adalah hari terakhir penerbangan haji ke Jeddah. Seluruh jamaah haji diberangkatkan ke Makkah sambil menunggu waktu wukuf di Arafah.
Direncanakan semua jamaah haji akan dijemput di pemondokan pada Rabu (24/10) dan paling lambat Kamis subuh (25/10) sudah berada di Arafah untuk mengikuti wukuf sejak Juhur hingga Jumat (26/10) sebelum subuh.
Pada maghrib di hari Kamis, jamaah akan mulai diberangkatkan lagi untuk mabit di Muzdalifah lalu diberangkatkan lagi untuk mabit di Mina dan melontar jumrah.
Jumlah jamaah haji reguler tahun ini sekitar 194.000 dan jamaah khusus (dahulu ONH Plus) sekitar 17.000.

Share:

Read More

Agung: Pelayanan Pemberangkatan Baik Dan Lancar

Jeddah, 21/10 (ANTARA) - Menko Kesra Agung Laksono menyatakan hingga saat ini, setelah penutupan penerbangan haji ke Saudi, pelaksanaan pelayanan pemberangkatan dapat berlangsung baik dan lancar.
Penilaian yang sama juga disampaikan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat di Bandara King Abdul Azis Jeddah, Minggu dinihari. Kelompok terbang terakhir mendarat di Jeddah adalah LOP 15 dari Lombok dan BDJ 16 Banjarmasin dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 8116 pada 23.15 waktu Saudi atau 03:15 WIB.
Agung mengatakan memang terdapat insiden terbakarnya koper jamaah bersama sebuah bus yang mengangkutnya, tetapi diluar itu dapat dikatakan pelayanan haji berlangsung dengan baik.
Terkait dengan kebakaran bus tersebut, Pemerintah sudah meminta kepada konsorsium perusahaan bus Saudi (Naqabah) untuk menyediakan bus maksimal berusia empat tahun.
"Perhitungannya, jika usia bus masih di bawah empat tahun maka lebih baik dan nyaman," kata Agung. Namun, dia menyadari menyediakan bus bagi semua jamaah Indonesia dalam waktu cepat tidak mudah.
Di sisi lain, Agung mengatakan bahwa dirinya berhaji disamping beribadah, juga menjalankan tugas negara untuk mengawasi pelaksanaan haji tahun ini.
Semua hasil pantauan dan koordinasi dengan instansi terkait akan dilaporkannya pada Wakil Presiden Boediono yang juga berhaji atas undangan Kerajaan Saudi pada tahun ini.
Sementara itu , Sekjen Kemenag Bahrul mengatakan waktu mendarat pesawat juga lebih baik jika dibandingkan tahun lalu. Dia juga bersyukur karena tidak ada gangguan yang membuat embarkasi dipindahkan karena adanya bencana seperti dua tahun lalu.
Protes keras
Mengenai transportasi bus, Sekjen menyatakan pihaknya sudah mengajukan protes keras dan meminta agar kenyamanan dan keamanan jamaah menjadi prioritas utama.
Sementara berdasarkan pantauan katering di Madinah, Bahrul mengatakan bahwa kualitasnya semakin baik. Dia juga memberi perhatian pada katering di Arafah, Muzdalifah dan Mina nanti.
"Kita berharap dengan ketatnya perhatian kita dan selalu mengingatkan Muasasah dan perusahaan maka pelayanan katering di Armina bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu," kata Bahrul.
Pada pelayanan kesehatan juga sudah dilakukan koordinasi dengan rumah sakit di Makkah untuk pelayanan di Armina dan pascaarmina.
Biasanya jamaah yang sakit melaksanakan safari wukuf ke Arafah dengan ambulans, sementara pascaarmina jumlah jamaah yang membutuhkan pelayanan kesehatan meningkat.

Share:

Read More