Jeddah, 22/10 (ANTARA) - Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag
RI Anggito Abimanyu menyatakan, 15 penyelenggara ibadah haji khusus
(dahulu ONH Plus) terindikasi melakukan penipuan terhadap jamaah
sehingga mereka tidak bisa berangkat.
Anggito di Mekkah, Senin, mengatkan, saat ini dia sudah mendapatkan laporan terkait dengan sejumlah jamaah yang tidak bisa berangkat meskipun sudah membayar sejumlah uang kepada travel.
Dia membaginya dalam dua kasus, perusahaan travel liar yang tidak memiliki izin dari Kemenag RI dan perusahaan travel resmi yang berizin. Untuk perusahaan tak berizin, dia mengatakan tidak bisa berbuat banyak karena memang mereka tidak memiliki izin dari Kemenag.
Anggito mengimbau kepada jamaah yang merasa tertipu untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Sementara pada 15 PIHK yang memiliki izin tersebut, Anggito menyatakan akan menyelidikinya karena saat ini dia baru menerima informasi dari satu sisi.
"Jika terbukti bersalah kita akan memberi sanksi yang tegas, termasuk penutupan ijin travel tersebut," kata Anggito. Dia juga akan turut melaporkan ke polisi agar travel itu mendapat sanksi dan mengembalikan dana jamaahnya.
Dia juga menjelaskan, hingga pemantauan saat ini, praktik mengapa jamaah batal berangkat disebabkan travel tersebut tidak mendaftarkan jamaahnya ke Kemenag RI. "Jika terdaftar maka jamaah tersebut akan mendapat nomer porsi," kata Anggito.
Bedanya dengan jamaah reguler, membayar Rp25 juta ke bank mitra, lalu mendaftar ke Kemenag, sementara untuk PIHK biayanya 3000 dolar AS.
"Praktik yang terdadi pada jamaah PIHK, jamaah mempercayakan pendafaran kepada travel dan tidak mengecek nomer porsinya sehingga mereka tidak tau tanggal kepastian bisa berangkat," kata Anggito.
Setiap calon haji yang sudah mendapat nomor porsi bisa mengecek jadwal keberangkatannya melalui website resmi Kemenag di haji.kemenag.go.id.
Akibat terlalu percaya dan ketidaktauan tersebut hingga jelang habis masa keberangkatan calon jamaah tidak juga tau kepastiannya, sementara sudah melakukan walimahtu safar dan bersiap untuk haji, tapi hingga kini tak kunjung juga berangkat.
Anggito di Mekkah, Senin, mengatkan, saat ini dia sudah mendapatkan laporan terkait dengan sejumlah jamaah yang tidak bisa berangkat meskipun sudah membayar sejumlah uang kepada travel.
Dia membaginya dalam dua kasus, perusahaan travel liar yang tidak memiliki izin dari Kemenag RI dan perusahaan travel resmi yang berizin. Untuk perusahaan tak berizin, dia mengatakan tidak bisa berbuat banyak karena memang mereka tidak memiliki izin dari Kemenag.
Anggito mengimbau kepada jamaah yang merasa tertipu untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Sementara pada 15 PIHK yang memiliki izin tersebut, Anggito menyatakan akan menyelidikinya karena saat ini dia baru menerima informasi dari satu sisi.
"Jika terbukti bersalah kita akan memberi sanksi yang tegas, termasuk penutupan ijin travel tersebut," kata Anggito. Dia juga akan turut melaporkan ke polisi agar travel itu mendapat sanksi dan mengembalikan dana jamaahnya.
Dia juga menjelaskan, hingga pemantauan saat ini, praktik mengapa jamaah batal berangkat disebabkan travel tersebut tidak mendaftarkan jamaahnya ke Kemenag RI. "Jika terdaftar maka jamaah tersebut akan mendapat nomer porsi," kata Anggito.
Bedanya dengan jamaah reguler, membayar Rp25 juta ke bank mitra, lalu mendaftar ke Kemenag, sementara untuk PIHK biayanya 3000 dolar AS.
"Praktik yang terdadi pada jamaah PIHK, jamaah mempercayakan pendafaran kepada travel dan tidak mengecek nomer porsinya sehingga mereka tidak tau tanggal kepastian bisa berangkat," kata Anggito.
Setiap calon haji yang sudah mendapat nomor porsi bisa mengecek jadwal keberangkatannya melalui website resmi Kemenag di haji.kemenag.go.id.
Akibat terlalu percaya dan ketidaktauan tersebut hingga jelang habis masa keberangkatan calon jamaah tidak juga tau kepastiannya, sementara sudah melakukan walimahtu safar dan bersiap untuk haji, tapi hingga kini tak kunjung juga berangkat.
No comments:
Post a Comment