Mekkah, 22/10 (ANTARA) - Tim pengawas haji DPR meminta Kementerian
Agama agar memperhatian secara sungguh-sungguh kondisi higienis katering
jemaah haji dalam prosesi ibadah di Arafah, Musdalifa dan Mina, agar
jangan sampai jemaah haji menderita sakit perut terutama saat wukuf.
"Kami meminta agar PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) memperhatikan masalah katering, transportasi dan pemondokan di Arafah dan Mina," kata Wakil Ketua Delegasi/Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah Sja'roni dalam jumpa pers usai rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu dan Kadaker Mekkah Asyad Hidayat, di Mekkah, Senin.
Perencanaan pelaksanaan puncak ibadah haji saat wukuf perlu dicermati atas berbagai kemungkinan kejadian luar biasa baik kondisi kesehatan jemaah, tenda dan pelayanan katering serta transportasinya, kata Ida didampingi anggota rombongan DPR Gondo Radityo Gambiro dan Jazuli Juwaini Sabag.
Tim pengawas juga mekekomendasikan agar dalam rangka meningkatkan pelayanan pemondokan di Mekkah dipandang perlu segera merealisasikan langkah-langkah lebih lanjut untuk membangun gedung Perumahan/pemdondokan Jemaah haji Inonesia.
Terkait jemaah nonkuota, tim menyatakan agar diberikan perhatian serius atas adanya jemaah nonkuota dan mendorong Kemenag untuk memonitor serta mengantisipasinya agar keberadaan jemaah non kuota tidak mengganggu pelayanan jemaah kuota.
Tim pengawas juga berpendapat perlu adanya sanksi kepada pihak travel yang meberikan pelayanan tidak sesuai standar. Selain itu tim juga mendesak Kemenag agar melakukan pengawasan atas travel-travel haji agar menjadi lebih baik.
Tim juga menyesalkan atas adanya kasus jemaah yang batal berangkat. Selanjutnya tim pengawas mendesak agar kasus tersebut diproses secara hukum.
"Kami meminta agar PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) memperhatikan masalah katering, transportasi dan pemondokan di Arafah dan Mina," kata Wakil Ketua Delegasi/Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah Sja'roni dalam jumpa pers usai rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu dan Kadaker Mekkah Asyad Hidayat, di Mekkah, Senin.
Perencanaan pelaksanaan puncak ibadah haji saat wukuf perlu dicermati atas berbagai kemungkinan kejadian luar biasa baik kondisi kesehatan jemaah, tenda dan pelayanan katering serta transportasinya, kata Ida didampingi anggota rombongan DPR Gondo Radityo Gambiro dan Jazuli Juwaini Sabag.
Tim pengawas juga mekekomendasikan agar dalam rangka meningkatkan pelayanan pemondokan di Mekkah dipandang perlu segera merealisasikan langkah-langkah lebih lanjut untuk membangun gedung Perumahan/pemdondokan Jemaah haji Inonesia.
Terkait jemaah nonkuota, tim menyatakan agar diberikan perhatian serius atas adanya jemaah nonkuota dan mendorong Kemenag untuk memonitor serta mengantisipasinya agar keberadaan jemaah non kuota tidak mengganggu pelayanan jemaah kuota.
Tim pengawas juga berpendapat perlu adanya sanksi kepada pihak travel yang meberikan pelayanan tidak sesuai standar. Selain itu tim juga mendesak Kemenag agar melakukan pengawasan atas travel-travel haji agar menjadi lebih baik.
Tim juga menyesalkan atas adanya kasus jemaah yang batal berangkat. Selanjutnya tim pengawas mendesak agar kasus tersebut diproses secara hukum.
No comments:
Post a Comment