Jeddah, 21/10 (ANTARA) - Kementeri Agama mempersilakan jika ada pihak
swasta yang berminat bekerja sama dengan swasta di Arab Saudi untuk
membangun pemondokan bagi jamaah haji Indonesia di Makkah.
"Pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk membangun pemondokan tersebut, di samping kita pernah ditegur Kerajaan Saudi tentang rencana tersebut," kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat di Jeddah, Minggu.
Bahrul Hayat menjelaskan, Kemenag dahulu pernah punya rencana berpartisipasi bangun pemondokan di sekitar Masjidil Harram dengan harapan setiap tahun tidak perlu lagi mencari-cari pemondokan untuk jamaah Indonesia.
Saat itu momentumnya digunakan seiring dengan rencana pemerintah Kerajaan Saudi yang memperluas Masjidil Harram dan meremajakan bangunan dan hotel di sekitarnya.
Ternyata rencana tersebut mendapat teguran dari Pemerintah Kerajaan Saudi di samping Pemerintah RI juga tidak memiliki uang untuk mendanainya.
"Kita juga membutuhkan 'payung hukum' untuk menggunakan dana dalam negeri untuk investasi di luar," kata Bahrul, sementara Dana Abadi Umat yang terkumpul dari kegiatan haji juga tidak mencukupi untuk membangun sekitar 300-400 pemondokan di Makkah.
Karena itu, dia mempersilakan jika ada sektor swasta di tanah air yang berminat atau mampu menembus ijin pembangunan bersama mitra swastanya di Saudi.
Bahrul menjelaskan hingga saat ini masalah perizinan menjadi kendala utama di samping kepemilikan modal untuk investasi membangun pemondokan.
"Izinnya hingga saat ini sulit keluar," katanya. Hal itu terkait dengan bisnis dan keberpihakan kerajaan pada orang lokal Saudi.
Dia memberi contoh, Pemerintah Indonesia berencana membeli rumah untuk kantor Tehnik Urusan Haji (TUH) di Jeddah hingga kini tidak diizinkan sementara masa kontrak kantor yang ada saat ini akan berakhir.
Sebelumnya, DPR mendorong pemerintah untuk turut membangun apartemen dengan pihak swasta di sekitar Masjidil Haram untuk mengatasi masalah pemondokan di setiap musim haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini di Jeddah, Sabtu, mengatakan jarak mungkin tidak menjadi kendala jika pemondokan tersebut dekat dengan monorel atau akses tranportasi lainnya.
Dijelaskannya bahwa mungkin Pemerintah RI sulit bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Saudi karena satu dan lain hal tetapi kerja sama bisa dijalin dengan swasta (perorangan) yang memiliki lahan di sekitar Masjidil Harram.
"Pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk membangun pemondokan tersebut, di samping kita pernah ditegur Kerajaan Saudi tentang rencana tersebut," kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat di Jeddah, Minggu.
Bahrul Hayat menjelaskan, Kemenag dahulu pernah punya rencana berpartisipasi bangun pemondokan di sekitar Masjidil Harram dengan harapan setiap tahun tidak perlu lagi mencari-cari pemondokan untuk jamaah Indonesia.
Saat itu momentumnya digunakan seiring dengan rencana pemerintah Kerajaan Saudi yang memperluas Masjidil Harram dan meremajakan bangunan dan hotel di sekitarnya.
Ternyata rencana tersebut mendapat teguran dari Pemerintah Kerajaan Saudi di samping Pemerintah RI juga tidak memiliki uang untuk mendanainya.
"Kita juga membutuhkan 'payung hukum' untuk menggunakan dana dalam negeri untuk investasi di luar," kata Bahrul, sementara Dana Abadi Umat yang terkumpul dari kegiatan haji juga tidak mencukupi untuk membangun sekitar 300-400 pemondokan di Makkah.
Karena itu, dia mempersilakan jika ada sektor swasta di tanah air yang berminat atau mampu menembus ijin pembangunan bersama mitra swastanya di Saudi.
Bahrul menjelaskan hingga saat ini masalah perizinan menjadi kendala utama di samping kepemilikan modal untuk investasi membangun pemondokan.
"Izinnya hingga saat ini sulit keluar," katanya. Hal itu terkait dengan bisnis dan keberpihakan kerajaan pada orang lokal Saudi.
Dia memberi contoh, Pemerintah Indonesia berencana membeli rumah untuk kantor Tehnik Urusan Haji (TUH) di Jeddah hingga kini tidak diizinkan sementara masa kontrak kantor yang ada saat ini akan berakhir.
Sebelumnya, DPR mendorong pemerintah untuk turut membangun apartemen dengan pihak swasta di sekitar Masjidil Haram untuk mengatasi masalah pemondokan di setiap musim haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini di Jeddah, Sabtu, mengatakan jarak mungkin tidak menjadi kendala jika pemondokan tersebut dekat dengan monorel atau akses tranportasi lainnya.
Dijelaskannya bahwa mungkin Pemerintah RI sulit bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Saudi karena satu dan lain hal tetapi kerja sama bisa dijalin dengan swasta (perorangan) yang memiliki lahan di sekitar Masjidil Harram.
No comments:
Post a Comment