Jeddah, 20/10 (ANTARA) - DPR RI mendorong pemerintah untuk turut
membangun apartemen dengan pihak swasta di sekitar Masjidil Haram untuk
mengatasi masalah pemondokan di setiap musim haji.
Wakil Ketua Komsi VIII DPR RI Jazuli Juwaini di Jeddah, Sabtu, mengatakan, jarak mungkin tidak menjadi kendala jika pemondokan tersebut dekat dengan monorel atau akses tranportasi lainnya.
Dijelaskannya bahwa mungkin Pemerintah RI sulit bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Saudi karena satu dan lain hal tetapi kerja sama bisa dijalin dengan swasta (perorangan) yang memiliki lahan di sekitar Masjidil Haram.
Permasalahan pemondokan selalu mengemuka menjelang musim haji karena banyak pihak ingin agar jaraknya tidak jauh dari Masjidil Harram agar memudahkan jamaah beribadah.
Tahun ini jarak terjauh 2,5 kilometer dengan kompensasi akses kenderaan dari pemondokan ke masjid. Kondisi itu sama dengan tahun sebelumnya.
Kerajaan Saudi saat ini sedang melakukan pelebaran Masjidil Harram dan membongkar dan meremajakan sebagian besar bangunan di sekitar masjid.
Ide kerja sama pembangunan pemondokan tersebut sudah muncul sejak Menteri Agama Maftuh Basuni, tetapi ide tersebut hilang begitu saja.
Sejumlah alasan dikemukakan bahwa Pemerintah Kerajaan Saudi mengutamakan warganya untuk membangun pemondokan.
Masalah kedua, pihak swasta ingin bahwa penentuan biaya pemondokan tetap diperhitungkan pertahun dengan mengikuti harga pasar.
Dengan kondisi demikian agaknya sistem BOT yang memberi kepastian harga dan penggunaan hingga jangka waktu tertentu pada sistem bangun operasi dan transfer (pengalihan) tidak mungkin terjadi.
Pada sistem BOT pemilik modal memiliki kewajiban dan membangun lalu mengopersikan atau menggunakan bangunan dalam jangka waktu tertentu (20-30) tahun lalu dialihkan atau dikembalikan kepada pemilik lahan.
Syarat dan kondisi penentuan harga tiap tahub tersebut yang agaknya menggagalkan rencana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan swasta membangun pemondokan di Saudi.
Di sisi lain sejumlah anggota DPR RI kembali mendengungkan pembangunan pemondokan tersebut dengan melakukan pembicaraan ulang.
Wakil Ketua Komsi VIII DPR RI Jazuli Juwaini di Jeddah, Sabtu, mengatakan, jarak mungkin tidak menjadi kendala jika pemondokan tersebut dekat dengan monorel atau akses tranportasi lainnya.
Dijelaskannya bahwa mungkin Pemerintah RI sulit bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Saudi karena satu dan lain hal tetapi kerja sama bisa dijalin dengan swasta (perorangan) yang memiliki lahan di sekitar Masjidil Haram.
Permasalahan pemondokan selalu mengemuka menjelang musim haji karena banyak pihak ingin agar jaraknya tidak jauh dari Masjidil Harram agar memudahkan jamaah beribadah.
Tahun ini jarak terjauh 2,5 kilometer dengan kompensasi akses kenderaan dari pemondokan ke masjid. Kondisi itu sama dengan tahun sebelumnya.
Kerajaan Saudi saat ini sedang melakukan pelebaran Masjidil Harram dan membongkar dan meremajakan sebagian besar bangunan di sekitar masjid.
Ide kerja sama pembangunan pemondokan tersebut sudah muncul sejak Menteri Agama Maftuh Basuni, tetapi ide tersebut hilang begitu saja.
Sejumlah alasan dikemukakan bahwa Pemerintah Kerajaan Saudi mengutamakan warganya untuk membangun pemondokan.
Masalah kedua, pihak swasta ingin bahwa penentuan biaya pemondokan tetap diperhitungkan pertahun dengan mengikuti harga pasar.
Dengan kondisi demikian agaknya sistem BOT yang memberi kepastian harga dan penggunaan hingga jangka waktu tertentu pada sistem bangun operasi dan transfer (pengalihan) tidak mungkin terjadi.
Pada sistem BOT pemilik modal memiliki kewajiban dan membangun lalu mengopersikan atau menggunakan bangunan dalam jangka waktu tertentu (20-30) tahun lalu dialihkan atau dikembalikan kepada pemilik lahan.
Syarat dan kondisi penentuan harga tiap tahub tersebut yang agaknya menggagalkan rencana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan swasta membangun pemondokan di Saudi.
Di sisi lain sejumlah anggota DPR RI kembali mendengungkan pembangunan pemondokan tersebut dengan melakukan pembicaraan ulang.
No comments:
Post a Comment