Mekkah, 15/10 (ANTARA) - Perlu Manajemen Tunggal Tingkat Nasional
(Single Management at National Level) mengelola haji dengan menerapkan
sejumlah standar kualitas pelayanan, kata Inspektur Jenderal Kementerian
Agama M Yasin, di Mekkah, Senin.
Sekarang pengelolaan haji masih di tingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) sehingga berbagai perizinan dalam menyeragamkan (uniform) standar pelayanan belum optimal, katanya, di Mekkah, Senin, ketika melakukan pengawasan terhadap praktek pelaksanaan haji di Arab Saudi.
Standarisasi pelayanan haji seharusnya dapat dibagi tiga tingkatan (grade), masing-masing A, B dan C. Praktek subsidi negara diberlakukan pada gradasi C. Sistem efisiensi pada semua tingkatan akan dapat dilakukan dengan lebih transparan bila manajemen tunggal itu terrealisasi seperti di negara tetangga Malaysia, misalnya, katanya.
Menurut dia, kini terjadi disparitas pelayanan antara jemaah asal provinsi yang tergolong mampu memberi subsidi dengan yang tidak mampu, sehingga tidak tertutup muncul kecemburuan sosial diantara para jemaah haji yang berangkat bersama dan tinggal di pondokan yang sama, tapi pelayanannya berbeda.
Sebagai contoh, katanya, DKI Jakarta memberi subsidi katering dan transportasi bagi jemaahnya di Mekkah. Tindakan itu juga mulai diikuti Lampung, Bogor dan Sumatera Utara. Pada satu sisi tentu patut didukung niat baik pemerintah untuk menyejahterakan warganya. Tetapi disparitas itu perlu diatur dengan manajemen tingkat Nasional yang memberi standarisasi dan perbedaan pelayananan sesuai kempampuan masyarakat, katanya.
Dengan pembentukan manajemen terpadu satu pintu dalam mengelola haji, maka tujuan kualitas pelayanan yang lebih baik disertai berbagai efisiensi, akan dapat dicapai, demikian Irjen, yang mantan pejabat KPK tersebut.
Sekarang pengelolaan haji masih di tingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) sehingga berbagai perizinan dalam menyeragamkan (uniform) standar pelayanan belum optimal, katanya, di Mekkah, Senin, ketika melakukan pengawasan terhadap praktek pelaksanaan haji di Arab Saudi.
Standarisasi pelayanan haji seharusnya dapat dibagi tiga tingkatan (grade), masing-masing A, B dan C. Praktek subsidi negara diberlakukan pada gradasi C. Sistem efisiensi pada semua tingkatan akan dapat dilakukan dengan lebih transparan bila manajemen tunggal itu terrealisasi seperti di negara tetangga Malaysia, misalnya, katanya.
Menurut dia, kini terjadi disparitas pelayanan antara jemaah asal provinsi yang tergolong mampu memberi subsidi dengan yang tidak mampu, sehingga tidak tertutup muncul kecemburuan sosial diantara para jemaah haji yang berangkat bersama dan tinggal di pondokan yang sama, tapi pelayanannya berbeda.
Sebagai contoh, katanya, DKI Jakarta memberi subsidi katering dan transportasi bagi jemaahnya di Mekkah. Tindakan itu juga mulai diikuti Lampung, Bogor dan Sumatera Utara. Pada satu sisi tentu patut didukung niat baik pemerintah untuk menyejahterakan warganya. Tetapi disparitas itu perlu diatur dengan manajemen tingkat Nasional yang memberi standarisasi dan perbedaan pelayananan sesuai kempampuan masyarakat, katanya.
Dengan pembentukan manajemen terpadu satu pintu dalam mengelola haji, maka tujuan kualitas pelayanan yang lebih baik disertai berbagai efisiensi, akan dapat dicapai, demikian Irjen, yang mantan pejabat KPK tersebut.
No comments:
Post a Comment